Demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Badan POM Harus Hadir di Antara Kita Semua

Demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Badan POM Harus Hadir di Antara Kita Semua

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia hanya menjadi tabu kalau laki-laki di Jakarta bisa memilih makanan dengan aman, Perempuan di Bandung bisa menjadi cantik rupawan dengan kosmetik legal, sementara Laki-laki dan Perempuan di wilayah timur sana... tidak bisa melakukan hal yang sama.

Sabtu, 1 Juni 2019 kemarin adalah pertama kalinya saya sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) memperingati hari lahirnya Pancasila, dan juga pertama kalinya saya mengikuti upacara di luar hari kerja. Hari libur biasanya saya masih dengan kaos dan celana pendek, di hari lahir Pancasila kemarin saya sudah memakai batik dan celana bahan. Memang luar biasa semangat Pancasila calon menantu idaman mertua.

Tahun 2019 adalah tahun pertama saya sebagai CASN dengan Badan POM sebagai instansi tempat saya berbakti kepada negara. Dalam perjalanan, saya menyadari bahwa Badan POM memegang peran penting pada pelaksanaan sila-sila di Pancasila. Pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Persoalan obat dan makanan tidak hanya berkutat pada kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, bahkan ketahanan sebuah negara. Visi Badan POM adalah untuk meningkatkan kesehatan dan daya saing bangsa dengan menjaga obat dan makanan agar tetap aman dikonsumsi oleh masyarakat. Daya saing bangsa yang meningkat adalah kunci untuk menjaga nama baik Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pancasila adalah jiwa bagi bangsa Indonesia, di dalam Pancasila terdapat nilai–nilai luhur, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai–nilai tersebut dirasa penting dan diperlukan untuk bangsa Indonesia yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan keberagaman suku yang cukup banyak. Pancasila menjadi dasar negara yang dalam perjalanannya telah ditempa oleh berbagai perjuangan oleh para pendahulu bangsa.

Berbicara tentang Pancasila, sila yang sering dibicarakan akhir – akhir ini hanyalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila tersebut sering dibicarakan agar menjaga persatuan seluruh masyarakat Indonesia dari wilayah paling Barat sampai wilayah paling Timur dengan agama, suku, dan ras yang berbeda.

Permasalahan bangsa Indonesia juga ada pada implementasi sila kelima, sila kelima-semoga kita tidak lupa-adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Indonesia memiliki 34 Provinsi, 17.504 pulau dengan total luas wilayah 1,903 juta km²*. Kondisi tersebut menghadirkan ketimpangan di wilayah Barat dan Timur berupa ketimpangan ekonomi, ketimpangan informasi, dan sebagainya.

Ketimpangan informasi adalah contoh ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Bisa kita rasakan-bagi yang merasa-informasi hanya terpusat di wilayah Barat, seakan–akan Indonesia hanya dari Sumatera sampai Jawa saja, selain itu bukan termasuk bagian dari Indonesia. Sulawesi? Kalimantan? Ah terlupakan, apalagi Papua. Gambaran ketimpangan tersebut bisa kita lihat dari pemanfaatan internet sebagai jembatan informasi di era serba digital ini. Berdasarkan data tahun 2017, pulau Jawa, tentu saja, menduduki peringkat 1 sebagai pengguna Internet terbanyak, yaitu sebesar 58,08%, disusul oleh Sumatera meskipun persentasenya tidak sampai setengah dari Jawa, yaitu 19,09%, kemudian wilayah Sulawesi dan Maluku--Papua sebesar 6,73% dan 2,49%*.

Selain ketimpangan informasi, permasalahan ke depan adalah terbukanya akses perdagangan yang berasal dari darat, laut, maupun udara. Peningkatan infrastruktur untuk mempercepat laju ekonomi artinya juga mempercepat segala hal yang berasal dari luar untuk masuk ke dalam. Hal ini berpotensi untuk mudahnya obat dan makanan ilegal yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Terlebih lagi daerah–daerah pelosok dan perbatasan akan menjadi daerah yang riskan untuk masuknya obat dan makanan ilegal tersebut.

Mengetahui hal-hal di atas, saya jadi ingat video pidato eyang akung Jan Ethes, Pak Joko Widodo yang menjadi viral karena semangatnya membahas tentang permasalahan ketimpangan sosial yang perlahan mulai membaik. Saya ingat betul Pak Jokowi bilang seperti ini :

“..Kalau bedanya 10 ribu saya masih bisa memaklumi, 15 ribu saya masih bisa memaklumi, kalau sudah 60 ribu itu sudah keterlaluan, sudah 10 kali lipat perbedaan harga di Jawa dengan Papua...

...Bukan apa-apa, ini bukan hanya masalah ekonomi, ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..”

Keadilan sosial bukan hanya dalam kesamaan harga komoditas, keadilan sosial juga harus hadir khususnya dalam bentuk pengawasan obat dan makanan. Badan POM selaku Badan yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia harus melakukan tindakan untuk tantangan bangsa Indonesia. Kabar baiknya, Badan POM sudah melakukan satu demi satu tindakan untuk menjawab tantangan tersebut.

Badan POM sudah Sampai ke Pelosok

Dimulai dari tidak lagi hanya hadir pada masyarakat atau pemilik bisnis di kota besar saja, Badan POM per tahun 2018 sudah hadir sampai ke pelosok. Badan POM memanjangkan jangkauannya dengan adanya 21 Balai besar yang berada di ibukota provinsi, 12 Balai yang berada di kota, dan 40 Loka yang tersebar di 28 Kabupaten dan 12 Kota*. Adanya Loka dan Balai POM membuat saya pribadi membayangkan bagaimana teman-teman saya yang berada di Kendari, Buleleng, Manokwari, Sofifi, dan daerah lain-yang jarang sekali perkembangannya diliput oleh media nasional-bisa juga menikmati makanan aman dan juga mendapatkan kosmetik yang aman dan terjamin legalitasnya dengan mudah.

Ketimpangan informasi antara wilayah Barat dan Timur harapannya dapat teratasi dengan adanya Loka dan Balai POM di wilayah tengah dan timur Indonesia. Persebaran informasi mengenai obat dan makanan yang legal dan ilegal bisa melalui Loka dan Balai POM. Pengawasan diharapkan menjadi lebih baik agar obat dan makanan yang beredar di masyarakat di wilayah tengah dan timur Indonesia terjamin aman dan berkualitas.

Kerja Sama Badan POM dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Tantangan pengawasan yang kian rumit karena cakupan pengawasan yang luas mengharuskan Badan POM membuat kesepakatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam bidang pengamanan Badan POM bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Dalam bidang hukum Badan POM bekerja sama dengan Kejaksaan. Dan dalam bidang Riset dan Ilmu Pengetahuan Badan POM bekerja sama dengan berbagai Universitas di Indonesia.

Berubahnya budaya setelah memasuki Industri 4.0 di mana terdapat pergeseran kebiasaan dari transaksi offline menuju transaksi online membuat Badan POM menyiasati untuk bekerja sama dengan Asosiasi E-commerce dan Asosiasi Jasa Pengiriman Barang dalam hal pengawasan obat dan makanan Ilegal yang beredar di dunia maya. Aktivitas hubungan luar negeri, Badan POM aktif berkoordinasi dengan negara tetangga untuk memastikan kerja sama antara negara Indonesia dengan negara sekitar berjalan dengan baik terkait pengawasan obat dan makanan.

Badan POM Hadir dalam “Genggaman” Masyarakat

Perubahan zaman dengan penggunaan internet yang cukup tinggi harus ditanggapi oleh Badan POM dengan menyediakan wadah atau media komunikasi dalam dunia maya untuk melakukan interaksi dengan masyarakat, media sosial Badan POM harus berisi konten yang informatif agar masyarakat merasa bahwa Badan POM menarik untuk dilihat.

Pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143,26 Juta dengan sosial media adalah layanan yang paling sering diakses setelah layanan aplikasi balas pesan*. Sementara sosial media yang paling sering di gunakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2017 tentu saja ada Youtube, Facebook, dan Instagram secara berturut-turut dari jumlah yang paling banyak digunakan.

Selain sosial media, Badan POM hadir di antara kita semua melalui Aplikasi BPOM Mobile. BPOM Mobile berisi kegunaan untuk mengecek produk apakah produk tersebut sudah terdaftar dan terjamin keamanannya, BPOM Mobile juga berisi kegunaan untuk mengetahui berita terbaru mengenai pengawasan obat dan makanan, dan juga berisi kegunaan untuk membuat pengaduan terkait obat dan makanan yang bermasalah yang ada di sekitar kita.

Kiprah ASN Badan POM dalam Implementasi Sila Kelima dari Pancasila

Badan POM secara instansi sudah hadir di antara kita semua dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada di dalam Badan POM yaitu Aparatur Sipil Negara itu sendiri menjalankan Visi dan Misi Badan POM untuk bangsa Indonesia.

ASN harus berpikir dan bertindak positif untuk instansi dan negara, ASN yang memiliki pikiran dan tindakan positif akan mempercepat kinerja dari Instansi tempat ASN tersebut mengabdi. ASN yang berpikiran negatif kepada rekan sesama kerja atau lebih parah lagi mempunyai pikiran negatif kepada atasan, atau lebih-lebih parah lagi mempunyai pikiran negatif kepada atasan tertinggi akan menghambat kinerja instansi.

ASN harus menjaga Akuntabilitas, Nasionalisme, dan Etika di dalam publik, karena ASN menjadi sorotan publik. ASN adalah cerminan dari pemerintahan. ASN harus memiliki integritas, sopan santun, dan cinta tanah air ketika melakukan aktivitas di tengah masyarakat. ASN harus selalu menjaga Komitmen mutu dari setiap tindakan. Agar menjadi ASN yang inovatif, kreatif, efisien, dan efektif dalam bekerja ASN harus memiliki Visi bekerja yang jelas dan disiplin dalam penggunaan waktu kerja, bukan menjadi ASN yang membiasakan budaya datang telat pulang tepat. Budaya ASN bukan itu, budaya ASN adalah menyimpan pesan otomatis “Siap laksanakan” atau “Baik Pak” di telepon genggam.

ASN harus mempunyai semangat anti korupsi, semangat yang menghindari kegiatan yang bisa merugikan instansi dan negara seperti korupsi, kolusi, gratifikasi, dan nepotisme. Beruntungnya saya, CASN belum menghadapi peluang untuk melakukan kegiatan Korupsi. Dan.. semoga memang kedepannya tidak.

Terakhir, saya ulangi sekali lagi, persoalan obat dan makanan bukan lagi hanya terkait kesehatan, persoalan obat dan makanan juga terkait dengan ketahanan negara dalam hal ini menjaga nilai–nilai Pancasila agar tetap terimplementasi dari waktu ke waktu.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia terhindar dari risiko obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Dan ASN Badan POM harus bertanggungjawab menghadirkan definisi keadilan tersebut di antara seluruh masyarakat Indonesia dari wilayah Barat sampai ke Timur.